Polri harus mewaspadai agenda khusus kelompok ekstrim kanan, yang akan menggalang aksi demo tanggal 25 November mendatang.

Kelompok ini akan mencoba menggunakan isu Ahok untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi, pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Polri jangan sampai kecolongan mencermatinya.

Seperti diketahui kelompok seperti FPI dan termasuk GNPF MUI mendesak agar Polri segera menahan Ahok dan tidak alasan untuk menahannya pasca ditetapkan sebagai tersangka.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangannya, Kamis (16/11/2016).

“Desakan kenapa Ahok tidak ditahan, akan dijadikan isu oleh kelompok ini untuk memicu kemarahan umat Islam,” kata Neta.

Seharusnya, sambung Neta, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, publik patut memberi kesempatan kepada Polri untuk bekerja cepat menuntaskan BAP-nya agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian disidangkan di pengadilan. Tugas publik, ormas Islam, pers dan komponen masyarakat saat ini adalah mengawal agar Polri profesional menuntaskan kasus Ahok.

“Presiden Jokowi sendiri sudah berjanji tidak cawe-cawe dalam kasus Ahok dan ini patut dihargai,” ungkap Neta.

IPW melihat kesungguhan yang tinggi dari penyidik Polri untuk menuntaskan kasus Ahok. Dipastikan, penyidik Polri tidak akan berani bermain-main dengan kasus Ahok, apalagi Kapolri sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini.

Sementara Ahok sendiri tidak melakukan prapradilan, sehingga Polri akan bisa makin cepat menuntaskan BAPnya.

“Keputusan Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka adalah hasil gelar perkara yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan publik serta berorientasi kepentingan NKRI,” demikian Neta.