Publik menantikan sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah Presiden Joko Widodo bertemu Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto di Istana Mereka, Kamis (17/11/2016).

Terbaru, pimpinan MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan sejumlah tokoh termasuk Prabowo Subianto yang mengingatkan tidak perlu ada ketegangan yang bisa memecahbelah persatuan bangsa, menyusul bakal adanya demo pada 25 November nanti.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kini publik menunggu sikap negarawan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan tokoh-tokoh lainnya untuk mencontoh sosok Prabowo Subianto yang sudah menunjukkan sikap ksatria dan kenegarawanannya,” ujar peneliti senior The Indonesa Public Institute Karyono Wibowo kepada Tribunnews.com, Jumat (18/11/2016).

Ia melihat pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana layak mendapat apresiasi besar dari masyarakat.

Kedua sosok tersebut telah menunjukkan sikap negarawan. Meski ada perbedaan pandangan dan kepentingan politik di antara keduanya, mereka mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Walau kedua figur tersebut pernah bersaing di Pilpres 2014 lalu, namun komunikasi dan silahturahmi tetap dibangun untuk saling mendengar dan memberi saran demi menjaga persatuan nasional dan demi kemajuan bangsa ke depan,” kata Karyono.

Dua figur ini mengingatkan para pendiri bangsa ini yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok meski ada perbedaan di antara mereka.

Semestinya sikap para pendiri bangsa yang demikian itu, sambung Karyono, menjadi panutan para pemimpin di negeri ini.

Tidak hanya Jokowi dan Prabowo tetapi untuk semua pemimpin di semua level, sehingga sikap negarawan ini dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

“Saya berharap sikap Pak Prabowo dan Presiden Jokowi ini layak dicontoh oleh tokoh-tokoh dan para pemimpin di negeri ini,” jelas dia.

Poin penting dari pertemuan kedua tokoh ini adalah bersama mengawal Pancasila, NKRI, merawat Bhineka Tunggal Ika dan menyelamatkan demokrasi di tengah perbedaan pandangan dan kepentingan.

“Saatnya publik menilai siapa pemimpin yang negarawan,” ujar dia.

Apakah Perlu Jokowi Shilaturrahmi ke Habib Rizieq?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana menggelar aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pemerintah melihat dinamika tersebut secara positif dan dewasa.

Fahri meminta pemerintah merespon rencana aksi Belas Islam III secara proporsional dan tak perlu melarang.

“Kalau bisa approach secara lebih dini. Karena sampai sekarang presiden sudah ketemu semua orang tapi belum mau ketemu Kyai Rosyid, Habib Rizieq, Ustad Bachtiar yang sebetulnya jadi inti dari kordinator gerakan ini. Yang seharusnya, apa salahnya kalo presiden kalau ketemu?” tanya Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Di satu sisi, kata Fahri, pemerintah sudah mengambil keputusan hukum sehingga dapat melokalisir persoalan.

Namun, Fahri mengakui adanya fakta persoalan tersebut melahirkan perasaan curiga bahwa proses hukum tidak akan berjalan secara adil transparan.

Fahri lalu menuturkan para tokoh saat aksi demonstrasi ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan, Presiden Jokowi telah melakukan safari menemui ormas dan tokoh nasional.

“Kalau presiden sudah menemui lain, kenapa mereka enggak ditemui juga? Kan biasa saja, ngobrol. Dan berikan jaminan kepada mereka bahwa presiden tidak akan mengintervensi proses hukum,” kata Fahri.

Fahri yakin respon positif akan diberikan masyarakat bila Presiden memberikan jaminan saat bertemu tokoh yang mengikuti demonstrasi tersebut.

“Saya berharap janga. itu dilihat sebagai satu kecurigaan, akan ditunggangi, ini motifnya tidak baik, niatnya inkonstitusional. Tdak ada yang inskonstitusional. Demonstasi adalah satu kegiatan yg sah dan dilindungi karena kita adalah negara demokratis,” kata Fahri.