Tidak lama berselang setelah mencuat kabar bahwa Jembatan Cisomang yang menghubungkan jalur tol dari Cikampek ke Padalarang bergeser 57 cm, di media sosial menyebar foto jembatan yang diklaim sebagai Jembatan Cisomang dengan posisi turun dan meliuk.

Foto ini jelas menunjukkan jembatan tidak bisa digunakan lagi dan tinggal menunggu waktu untuk ambruk. Publik terhenyak. Jalur tol Cipularang memiliki fungsi yang sangat strategis. Kondisinya yang tidak memadai tentu berpengaruh besar bagi mobilitas masyarakat. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, saat Bandung sebagai salah satu destinasi utama liburan diserbu warga Jakarta. Foto Jembatan Cisomang itu dibahas begitu serius.

Diskusi menghangat dengan berbagai bahasan, dari sekadar mencemooh, fitnah, berbagi jalur alternatif, sampai mencoba berbagi analisa solutif. Sebagian hal yang didiskusikan masyarakat tak lebih dari omong kosong belaka, hanya membuang waktu dan memperkeruh keadaan. Faktanya, Jembatan Cisomang tidak separah seperti yang terlihat ada dalam foto. Kendaraan golongan 1 bahkan masih diizinkan melaluinya walau dalam jumlah terbatas.

Rupanya foto itu hanyalah rekayasa belaka. Siapa pun pembuat dan penyebar hoax harus menanggung dosa besar atas dampak yang ditimbulkannya. Media mainstream, khususnya televisi, mencoba menjalankan fungsinya dengan memberikan penjelasan mencerahkan bagi masyarakat terkait apa yang terjadi dengan Jembatan Cisomang. Salah satu televisi berita, INews, melalui reporternya yang memberikan laporan langsung dari Cisomang memperkuat kebenaran dengan apa yang sesungguhnya terjadi di Jembatan Cisomang.

Berita palsu tentang Jembatan Cisomang hanyalah secuil kisah dari begitu membanjirnya berita palsu yang menyebar melalui media sosial di negeri ini. Publik terjebak dalam derasnya gelombang informasi yang simpang siur. Media mainstream dibuat ketar-ketir untuk meluruskan berita-berita bohong itu.

Kerja makin berat, karena ada saja media yang ikut terjebak dalam pusaran berita palsu. Fenomena ini membuat sejumlah pihak yang putus asa bahkan berpendapat, media sosial telah menjadi kekuatan kelima setelah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers. Faktanya, media sosial telah membuat banjir berita gadungan menjadi kian sulit terbendung. Berita bohong tersebar, berserakan seperti sampah.

Ada banyak motif yang melatarbelakanginya, dari iseng, dendam, kecewa, tidak sengaja, marah, atau bahkan terencana dengan sangat baik karena bagian dari proxy war yang sangat dipercaya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedang terjadi saat ini. Kontennya mulai masalah keseharian, teknis, tapi juga hingga masalah politis dan ideologis. Di Amerika Serikat memproduksi dan menyebarkan berita bohong menjadi bisnis yang menggiurkan.

Salah seorang pelaku bahkan ada yang mengaku pendapatan dari hasil memproduksi berita palsu mencapai angka Rp2 miliar. Salah satu berita palsu tentang Presiden Obama malah dipercaya salah satu televisi nasional di sana, yang kemudian ikut memublikasikannya. Halyangsama juga sudah terjadi di Indonesia. Para buzzer, dengan kekuatan media sosialnya, bahu-membahu membela yang bayar, demi kepentingan yang disepakati.

Masyarakat lagi-lagi dibuat bingung. Masalah semakin rumit saat berita bohong dengan berbagai argumentasinya diamini sebagai sebuah kebenaran oleh media mainstream, kemudian ikut membesarkannya. Karena disajikan media arus utama, publik memercayainya kemudian ikut terjebak dalam kebenaran palsu. Di luar sana, pembuat berita palsu itu bersorak gembira.

Dia tidak peduli dampak negatif yang mungkin timbul dari kelakuannya. Saat terjadi aksi teror bom Sarinah beberapa waktu lalu, kekhawatiran tadi terjadi. Di tengah konsentrasi aparat mengamankan lokasi pengeboman, tiba-tiba di media sosial muncul kabar ada teror serupa di kawasan lain di Ibu Kota. Informasi yang belakangan diketahui bohong itu sempat membuat heboh karena ada stasiun televisi yang memublikasikan kabar tersebut.

Jakarta seolah dikepung teroris. Kenyataan ini memperlihatkan berita palsu atau fake news menjadi persoalan lebih besar dari yang dibayangkan. Bukan saja bagi masyarakat biasa, jurnalis dalam beberapa kasus ikut terpedaya juga oleh informasi semacam ini. Hasilnya menjadi lebih fatal, berita palsu gaungnya menjadi lebih luas. Tentu saja, sebab bila sudah diakomodasi media arus utama fake news seakan dilegitimasi sebagai fakta yang layak dikonsumsi publik.

Meliput dan mengungkap fakta adalah tugas keseharian para jurnalis. Namun, tugas tersebut harus dilakukan dengan cara-cara cerdas, kritis, dan profesional. Jurnalis cerdas dan berwawasan luas akan bisa memberikan konteks yang relevan sehingga khalayak bisa mendapatkan informasi yang komprehensif. Di tengah kemunculan fenomena fake news, profesionalisme jurnalis menjadi persoalan yang ikut mencuat.

Menghadapi fake news jurnalis dituntut lebih meningkatkan profesionalisme. Salah satu masalah yang mengemuka dalam tiga seri sarasehan yang diadakan Dewan Pers belum lama ini adalah jurnalis kita banyak yang tidak paham atau tidak mau memahami konteks sehingga beritanya bisa jadi tools untuk framing.

Lebih jauh lagi salah seorang anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, dalam Bali Media Forum beberapa waktu lalu menyampaikan, ada beberapa kecenderungan yang bisa membuat karya jurnalistik bisa berkontribusi dalam menyuburkan kebencian, kekerasan, ekstremisme, bahkan mungkin terorisme.

Dalam kasus media online, ada kecenderungan jurnalisnya membuat judul sensasional, bombastis dan provokatif yang kadang tidak mencerminkan atau berlawanan dengan isi beritanya. Berita yang paling tidak penting sampai yang paling penting diperlakukan sama. Yang penting heboh dan menarik minat untuk membaca. Itu semua mereka lakukan demi click bite. Masalah berlanjut karena kecenderungan sebagian netizen kita melakukan share broadcast, rebroadcast, dan comment dengan hanya membaca judul.

Tanpa membaca beritanya. Sepanjang sesuai pandangannya, mereka akan terdorong untuk langsung tekan tombol share kendati dengan tambahan katakata ”dari grup sebelah”, ”informasi ini bener gak ya?”, dan lainlain. Berikutnya adalah kecenderungan news cycle. Informasi dari media mainstream di viral ke media sosial dan selanjutnya. Masalah lain yang muncul, kecenderungan adanya bias jurnalis.

Reformasi membuat semua orang bebas bicara dan bersikap, termasuk jurnalis. Sayangnya, ada jurnalis yang tidak memahami bahwa sebagai jurnalis, pandangan, sikap politik, atau preferensi keagamaan ataupun hal-hal subjektif mereka dibatasi oleh independensi. Independensi menjadi pagar agar sikap, pandangan, dan preferensi itu tidak mencemari karya jurnalistik mereka. Kecenderungan terakhir adalah adanya delegitimasi media arus utama.

Kredibilitas dan legitimasi media mainstream kini semakin tergerogoti dari dalam maupun dari luar. Dari dalam digerogoti oleh jurnalis yang tidak profesional, abalabal, atau kadang profesional, kadang abal-abal. Dari luar, kelompok tertentu dalam masyarakat dengan kepentingan sempit memanfaatkan media untuk mencapai tujuan mereka.

Legitimasi media mainstream semakin tergerogoti oleh kecenderungan sikap generasi baru, yaitu generasi digital native, yang tidak lagi mencari berita dari media arus utama. Mereka memilih mendapatkan berita dari link yang muncul dalam gawai mereka masing-masing. Informasi yang mendapat perhatian besarnya pun biasanya terbatas, hanya pada informasi yang cocok dengan keinginannya kendati itu menjerumuskan.

Fake news tumbuh subur di ladang ini. Beruntung, setelah melewati dinamikayangbegituberliku, kesadaran bahaya fake news sudah mulai tumbuh. Saat ini gerakan menghadang arus fake news bermunculan. Sejumlah relawan membuat aplikasi khusus antiberita palsu. Di antaranya Turn Back Hoax.

Aplikasi berbasis teknologi ini melengkapi gerakan literasi yang juga mulai gencar dilakukan. Fake news tidak bisa dihentikan sendiri. Banyak pihak harus ikut ambil bagian dalam menyapu bersih sampah-sampah informasi bohong yang semakin bertumpuk dan menebar bau busuk. Namun, semua itu harus dimulai dengan langkah kecil. Dimulai dari diri sendiri, dengan selalu skeptis dan tabayyun: mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya.

HERIK KURNIAWAN