POSTING-AN kebencian dan berita palsu (hoax) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 semakin memanas di jejaring sosial.

Bagaimana menyikapinya? Saat membuka jejaring sosial, terutama Facebookdan Twitter, pengguna mudah menemukan beragam informasi serta argumentasi seputar para calon gubernur DKI Jakarta, termasuk kasus dugaan penistaan agama oleh salah satu calon. Begitu ramainya pro dan kontra terhadap masing-masing calon membuat jenuh beberapa pengguna media sosial (medsos).

“Facebook sudah kayak perang aja, tiap hari isinya saling hujat, perang opini, dan itu enggak nyaman banget,” ungkap Heri, lulusan Teknik Sipil sebuah universitas swasta. Saking penuhnya hujatan, Heri bahkan pernah memutuskan tali pertemanan di Facebookkarena rekannya itu terlalu sering mempostingungkapan kebenciannya terhadap salah satu kubu.

“Soalnya kadang yang tadinya tidak ingin mengeluarkan pendapat menjadi terpancing. Ujung-ujungnya emosi dan tidak dipungkiri rasa sebal pun muncul,” katanya. Pengguna Facebooklainnya, Tomi Saputra, lebih memilih tidak terlibat dalam perdebatan di media sosial, terlebih yang berbau SARA.

Dia merasakan perilaku reaksioner pengguna banyak yang mengesampingkan etika berpikir dan bersikap. “Kita hampir tidak bisa membedakan pendapat orang yang lebih kompeten dan tidak,” imbuh Tomi. Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini pun mengungkapkan, lontaran kebencian di media sosial memang lebih terasa menjelang Pilkada 2017 daripada Pilpres 2014.

Salah satunya dimungkinkan karena memiliki hubungan yang erat terkait isu-isu tentang kondisi nasional saat ini. Misalnya dalam demonstrasi 411 kemarin, banyak pihak yang pro dan kontra. “Kalau dilihat, lontaran statementdi media sosial itu bertujuan memprovokasi pihak lawan. Jadi, ada baiknya kita tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima.

Ikuti perkembangan informasi dari media yang kredibel dan membandingkannya dengan media lain yang memberitakan isu tersebut,” katanya. Menanggapi hal ini, Ketua Program Studi Massa Akademi Televisi Indonesia Agus Sudibyo pun mengkritisi media sosial. Menurutnya, medsos harusnya bertanggung jawab menciptakan ruang publik yang beretika dan beradab. Sebab, bagaimanapun medsos telah memiliki keuntungan berupa data dari para penggunanya.

Jadi, dalam konteks institusi bisnis, harus bisa mendidik pengguna tentang etika berkomunikasi. “Tidak sepenuhnya ambil alih (tanggung jawab), minimal menciptakan mekanisme search control,” ungkap Agus dalam diskusi Media Sosial dan Kegaduhan Politik di Jakarta. Dia pun mengingatkan, apa yang diucapkan di medsos bisa berdampak pada nasib orang lain.

Namun sayangnya, pengguna medsos di Indonesia masih terlambat menyadari tindakan komunikasi yang dilakukannya. “Harusnya dipikirkan, kalau saya ngomongbegini pantas tidak ya? ini dimensi yang hilang dalam konteks media sosial. Kita lebih mudah berkomentar instan,” lanjutnya. Bukan hanya di Indonesia, hasutan kebencian pun sempat terlihat di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Bahkan, beritaberita palsu pun masuk ke linimasa Facebook.

Menanggapi hal ini, cofounderdan CEO Facebook Mark Zuckerberg meyakinkan pengguna bahwa Facebookakan mulai menghapus berita palsu setelah adanya keluhan pasca pemilu yang menyatakan konten tersebut mungkin telah memengaruhi hasilnya. Mark sendiri mem-postingke halamannya, menguraikan pemikirannya tentang peran perusahaannya dalam pemilu dan mencatat bahwa 99% yang orang lihat adalah otentik, sedangkan, berita palsu hanya sedikit.

Menurut The New York Times, beberapa pejabat senior juga mulai mempertanyakan tanggung jawab Facebook. Pemilu ini tampaknya menjadi panggilan untuk perusahaan, untuk melihat dirinya sebagai batu tulis kosong bagi siapa saja untuk mengekspresikan diri dan pandangan. Karena ini, Facebooktelah meluncurkan sebuah inisiatif yang memungkinkan pengguna untuk menandai akun berita palsu. “Kami tidak ingin ada tipuan di Facebook. Tujuan kami untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini berita akurat,” ucap Mark dalam akun Facebook-nya.