Ketua DPR Ade Komarudin menerima delegasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Dalam pertemuan itu, Akom -sapaan akrab Ade- sempat menyampaikan apresiasinya atas langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan safari ke berbagai pihak pasca-unjuk rasa Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016. Terlebih Jokowi -panggilan akrab Presiden Joko Widodo- tidak hanya bersafari ke kalangan alim ulama, tetapi juga TNI dan Polri.

“Yang dilakukan Presiden Joko Widodo kita berikan apresiasi. Bertemu ulama, habaib, TNI, Polri dan partai politik. Itu upaya yang harus kita berikan apresiasi,” kata Akom pada Kamis (17/11) petang.

Bahkan sebelum Bareskrim Polri menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, Akom sudah mengingatkan Presiden Jokowi tentang pentingnya pemenuhan atas rasa keadilan masyarakat.

“Itu poin yang saya sampaikan terkahir sebelum diputuskan kepolisian saudara Basuki sebagai tersangka,” jelas Akom.

Namun, apresiasi Akom untuk Jokowi berbanding terbalik dengan pernyataan Habib Rizieq. Dia menilai langkah Presiden Jokowi tidak mengobati kekecewaan GNPF MUI.

“Kami tidak ingin berbasa basi. Kami katakan terus terang justru presiden dengan mendatangi beberapa ormas sama sekali tidak mengobati rasa ketersinggungan kami,” katanya.

GNPF MUI kecewa karena ketika aksi damai 4 November, Jokowi tidak menerima kedatangan mereka dan memilih melakukan kunjungan kerja di Cengkareng. Padahal, ujar Rizieq, Presiden Jokowi bisa membatalkan agendanya tersebut.

Apalagi Habib Rizieq mengaku sudah berkomunikasi jahu-jauh hari dengan Sekretariat Negara sebelum Aksi Bela Islam II. Karenanya dia juga menepis anggapan yang menyebut aksi GNPF MUI ditunggangi oleh aktor politik.

 “Tidak betul kalau gerakan ini ditunggangi aktor politik. Gerakan ini murni penagkan hukum, menolak penistaan agama. Aksi Bela Islam ini bukan gerakan kudeta,” tegasnya.