Masyarakat di ibu kota Jakarta pada khususnya dan rakyat di Tanah Air pada umumnya selama beberapa beberapa hari terakhir ini dilanda ketidakpastian, keraguan dan bahkan ketakutan karena pada 25 November dan 2 Desember akan berlangsung demonstrasi besar-besaran yang bisa saja mengakibatkan ketidaktenangan.

Namun jajaran pemerintahan mulai yang tertinggi seperti Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto hingga Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Iriawan berusaha menenangkan hati masyarakat melalui berbagai pernyataannya.

Presiden Jokowi bahkan mendatangi berbagai markas sejumlah satuan militer mulai dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus di Cijantung, kemudian Korps Marinir di Cilandak Jakarta, Paukan Khas TNI Angkatan Udara hingga satun elit Polri yakni Brimob.

Dengan mendatangi markas-markas satuan elit TNI dan Polri itu, tentu Kepala Negara ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri mendukung dirinya sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.

Sementara itu, berbagai organisasi kemasyarakatan alias ormas terutama yang berbasis agama Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah tak mau kalah dengan pemerintah dengan menyatakan agar jangan ada ummat Islam berdemo atau shalat Jumat terutama pada 2 Desember di jalan-jalan raya mulai dari Jembatan Semanggi hingga Taman Monas.

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan data dan keterangan bahwa demo pada 25 November dan 2 Desember itu tidak hanya akan menyinggung masalah atau tuduhan penistaan terhadap agama Islam yang dikenakan kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama tapi juga ada tanda-tanda yang mengarah kepada upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Seusai mengadakan rapat dengan Kapolri dan jajarannya, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa para prajurit TNI akan bersama- sama dengan personel Polri jika ada usaha yang mengarah terhadap upaya makar.

Mendengar istilah makar yang diucapkan Kapolri dan Panglima TNI itu, maka masyarakat tentu berhak bertanya apakah memang benar ada upaya melakukan makar tersebut?

Pertanyaan masyarakat tentang makar itu tentu bisa dipahami terutama setelah mendengar atau melihat aksi unuk rasa yang terjadi di ibu kota pada 4 November karena aksi demo yang semula dijamin berbagai pihak bahwa kegiatan itu akan berlangsung damai ternyata pada akhirnya mengalami kericuhan.

Bentrokan atau apa pun istilahnya antara aparat keamanan Polri yang didukung TNI yang harus berusaha sekuat tenaga mengendalikan segelintir “oknum” yang melakukan kekerasan.

Kekerasan itu antara lain terjadi dalam bentuk pembakaran kendaraan bermotor mulai dari mobil dan motor milik aparat hingga pencurian atau penjarahan atau pencurian.

Tindakan kekerasan itu juga mengakibatkan beberapa anggota sebuah perhimpunan atau perkumpulan mahasiswa berazaskan agama Islam kemudian ditahan.

Kasus kekerasan 4 November itu bagaimanapun juga telah mengakibatkan munculnya korban karena beberapa personel Polri mengalami cedera.

Karena itu, tidaklah heran jika kemudian Kapolri dan Panglima TNI mengeluarkan pernyataan bahwa ada usaha untuk melakukan makar terutama melalui demo 25 November dan 2 Desember itu.

Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan mengeluarkan sebuah pengumuman atau maklumat yang pada intinya mengingatkan kelompok-kelompok massa yang mempertontonkan “kekuatan atau kehebatan” mereka tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada upaya makar.

Karena itu, kemudian Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan yang antara lain minta agar aksi- aksi unjuk rasa itu tetap dalam jalur atau koridor hukum dan tidak berunjuk rasa yang menakutkan orang banyak.

Ternyata, ulama pun mulai menenangkan massa seperti yang dilontarkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siradj yang berkaitan dengan “seruan paksa” agar ummat Islam pada 2 Desember bershalat di jalan- jalan mulai dari kawasan Semanggi hingga Tugu Monas seperti Jalan Mohammad Husni Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat..

“Kalau imamnya di dalam mesjid dan makmumnya ( peserta shalat) ke luar maka tidak apa-apa.. Tapi kalau sengaja mau Jumatan di jalan maka shalat Jumat-nya tidak sah, karena mengganggu ketertiban dan merepotkan orang lain lain,” kata Kiai Said Agil Siradj.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Toha Abdurrahman menegaskan bahwa MUI Yogya tidak akan mengirimkan para anggota ke Jakarta pada 25 November dan 2 Desember.

Haruskah makar? Tanpa bermaksud menonjolkan atau melebih-lebihkan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla, tentu masyarakat sadar bahwa para menteri baru bekerja selama dua tahun,sehingga masih ada waktu tiga tahun lagi untuk menuntaskan tugas- tugas mereka.

Para menteri itu sebagian besar merupakan “orang- orang baru” dalam jajaran pemerintahan sehingga tentu masih harus terus belajar mengelola kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga tak mengherankan Jokowi sudah beberapa kali mengotak-atik atau melakukan reshuffle kabinetnya.

Menko Polhukam saja sudah dijabat oleh tiga orang mulai dari Tejo Edy P, Luhut Pandjaitan hingga sekarang ini Wiranto. Belum lagi Rizal Ramli yang diangkat menteri koordinator kemaritiman hanya bisa “bertahta” satu” tahun karena sering mencampuri urusan kementerian- kementerian lain yang sebenarnya bukan dibawah koordinasinya.

Jadi, pantas saja Jokowi harus atau wajib bekerja ekstra keras agar semua programnya dimengerti dan dilaksanakan oleh para pembantunya.

Belum lagi para pelaksana di kementerian mulai dari sekretaris jenderal, direktur jenderal hingga inspektur jenderal.

Jokowi yang sebelumnya adalah wali kota Solo dan kemudian beralih menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian “meloncat” ke posisi RI I harus “bergulat” dengan para politisi di DPR,DPD hingga MPR.

Sekalipun pemerintah pusat menghadapi 1001 masalah atau persoalan internal, maka tetap saja rakyat yang sekitar 252 juta jiwa itu sangat berhak mengajukan berbagai tuntutan kepada Jokowi, Jusuf Kalla dan semua pembantunya agar kehidupan mereka di bidang ekonomi, politik, kesejahteraan menjadi membaik atau bahkan semakin maju.

Namun sayangnya atau masalahnya adalah ada saja orang atau oknum yang berusaha “menggoyang” Kabinet Kerja dengan berbagai cara termasuk kasus yang paling anyar atau terbaru yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang lupa atau pura-pura lupa bahwa mayoritas penduduk beragama Islam.

Apakah Ahok itu pernah memegang, membaca dan memahami atau mengerti tentang kitab suci Al Qur’ an terutama Surat Al Maidah yang dia ucapkan pada saat mengenakan seragam pegawai negeri dan bukan sedang berkampanye?.

Ahok sudah beberapa kali diperiksa oleh puluhan personel penyidik Polri dan Kapolri sudah berjanji bahwa hasilnya akan segera diumumkan apalagi dia sudah berstatus sebagai tersangka Jadi rasanya sama sekali tidak berlebihan jika rakyat diminta “bersabar” menunggu kelanjutan proses pemeriksaan Ahok ini hingga tuntas.

Para “otak dan tokoh” unjuk rasa terutama yang berada di Jakarta perlu sadar bahwa kehidupan puluhan juta orang di Tanah Air ini masih morat-marit sehingga beban mereka masih sangat berat karena tetap saja–entah sampai kapan– harus mencari beberapa ribu rupiah setiap harinya agar istri dan anak-anak mereka bisa makan dalam jumlah yang cukup dan sehat dari segi kesehatan.

Kehidupan berat mereka bukan cuma untuk mencari makan tapi juga bagaimana menikmati pendidikan, kesehatan lahiriah dan bathiniah.

Jadi biarkanlah mayoritas rakyat memenuhi kebutuhan sehari- hari mereka sambil mengawasi jalannya pemerintahan sehingga Presiden, Wapres, semua pegawai negeri dan juga anggota TNI dan Polri, serta wakil rakyat tetap tahu diri bahwa tugas utama mereka adalah menyejahterakan rakyat dan bukannya korupsi demi kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya.