Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini resmi membebastugaskan atau memecat hakim Patrialis Akbar yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap. Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan, sekira pukul 13.30 WIB, pihaknya telah menerima surat dari Dewan Etik dengan nomor 3/DEHK/U.02/I/2017.

“Surat Dewan Etik bertanggal 27 Januari 2017 perihal usulan pembentukan Majelis Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan pembebastugasan hakim terduga Patrialis Akbar,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).

Tak lama setelah menerima surat dari Dewan Etik, sekira pukul 14.00 WIB, para hakim konstitusi menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menyikapi dan menindaklanjuti usulan Dewan Etik.

Sehingga dalam RPH diputuskan bahwa MK menerima usulan Dewan Etik untuk pembentukan Majelis Kehormatan MK sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang MK.

Oleh karena itu, merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014, MK membebastugaskan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

“Sesuai Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2014, membebastugaskan hakim terduga Patrialis Akbar dari tugas dan kewenangannya sebagai hakim konstitusi sejak hari ini,” tutur Arief.

Selanjutnya, MK juga telah menetapkan nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan MK sebanyak lima orang untuk memeriksa Patrialis Akbar dalam pengadilan etik MK.